21 Juli 2015

Menteri Tedjo Nyatakan Tak Ada Surat dari GIDI yang Melarang Shalat Id

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/20/16381941/Menteri.Tedjo.Nyatakan.Tak.Ada.Surat.dari.GIDI.yang.Melarang.Shalat.Id
Senin, 20 Juli 2015 | 16:38 WIB
KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno.
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan bahwa tidak benar ada surat edaran dari pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Kabupaten Tolikara, Papua, yang melarang ibadah shalat Idul Fitri di daerah tersebut. Aparat keamanan masih menelusuri siapa yang membuat dan mengedarkan surat yang mengatasnamakan GIDI tersebut.
"Kapolda dan Pangdam turun ke daerah itu. Mereka membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, (surat edaran) itu lalu dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di sana," ujar Tedjo saat dijumpai di kantornya, Senin (20/7/2015).
Surat edaran yang beredar melalui media sosial itu menggunakan kop bergambar GIDI dan berisi tiga poin pembatasan ibadah terhadap umat Islam, termasuk melarang melakukan shalat Id di wilayah Tolikara.
Tedjo mengatakan, dari penelusuran di lapangan, petugas keamanan memang menemukan adanya surat yang mengatasnamakan GIDI tersebut. Namun, dia menduga bahwa ada pihak lain yang membuat surat itu.
"Itu bisa dari mana saja begitu, tetapi dari mereka (GIDI) tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.
Tedjo tidak ingin berspekulasi tentang pihak lain yang menunggangi insiden pada 17 Juli 2015 itu. Dia menyatakan bahwa selama ini masyarakat di wilayah setempat selalu hidup rukun, meski memiliki agama yang berbeda. Baik umat Nasrani maupun umat Muslim telah sepakat berdamai setelah insiden itu.
Ia menyatakan, polisi akan tetap melakukan penegakan hukum dan mencari dalang kerusuhan tersebut. Polisi juga akan menelusuri prosedur yang dilakukan aparat keamanan setempat.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Sabrina Asril
Editor: Laksono Hari Wiwoho

Kapolri: Ada yang "Setting" Kerusuhan di Tolikara

http://regional.kompas.com/read/2015/07/20/08071781/Kapolri.Ada.yang.Setting.Kerusuhan.di.Tolikara

Senin, 20 Juli 2015 | 08:07 WIB

KOMPAS.com/Hendra CiptoKepala Polri, Jendral Badrodin Haiti beserta rombongannya akan menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Minggu (19/7/2015) malam.
MAKASSAR, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengungkapkan, kerusuhan yang pecah di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat lalu, sengaja dipersiapkan oleh auktor intelektualis. 

Hal itu dikatakan Badrodin saat ditemui wartawan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Minggu (19/7/2015) malam. Keberadaan Badrodin di Makassar hendak menemui Jusuf Kalla di kediaman pribadi Wapres di Jalan Hadji Bau, Makassar. Sebelumnya, selama dua hari Badrodin melakukan peninjauan langsung ke lokasi kerusuhan di Tolikara.

"Kerusuhan itu ada yang men-setting. Tapi kita belum bisa memastikan adanya pihak asing dalam kejadian itu. Tapi ada beberapa orang luar dari wilayah itu terlibat dalam kerusuhan. Aktor intelektualnya kita masih cari," ungkap Badrodin.

Badrodin mengatakan, Polri juga belum menetapkan tersangka dalam kasus itu, tetapi pihaknya telah memeriksa 21 saksi. "Termasuk dua pendeta, kita akan periksa. Sampai sekarang belum ada yang ditetapkan tersangka dan kita sudah periksa 21 orang saksi," ujar Badrodin.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, sekelompok orang yang diduga jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushala Baitul Mustaqin di Tolikara, Papua, saat umat Islam menggelar shalat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) pagi.

Sekelompok orang ini melakukan protes lantaran pengeras suara yang digunakan dalam shalat Idul Fitri itu mengganggu acara yang juga tengah digelar umat GIDI.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, kedatangan umat GIDI ke umat Islam dengan cara baik-baik. Namun, tembakan aparat ke arah umat GIDI membuat situasi menjadi kacau.

Situasi semakin kacau begitu diketahui satu orang meninggal dunia akibat rentetan tembakan itu. Akibatnya, warga kemudian membakar kios di sekitar lokasi. Namun, api merembet ke mushala yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri.

Kepala bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono menegaskan, tembakan ke arah umat GIDI dilakukan karena massa tak mengindahkan imbauan petugas untuk pergi dari sekitar mushala.

Meski polisi telah mencoba menghalau massa yang mengeluarkan pernyataan provokatif, warga yang marah tidak mengindahkan permintaan polisi. Pukul 07.05 WIT massa mulai melempari mushala dengan menggunakan batu.

Selanjutnya, pada pukul 07.10 WIT massa merusak lalu membakar kios dan masjid. Setelah tembakan peringatan tak diindahkan, barulah polisi melepaskan tembakan ke arah tanah. Di tengah kekacauan ini diketahui seorang remaja meninggal dunia akibat terkena tembakan. Sementara 11 orang lain mengalami luka-luka, sebagian besar di antaranya mengalami luka tembak.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Kontributor Makassar, Hendra Cipto
Editor: Glori K. Wadrianto

Kapolri Nyatakan Insiden Tolikara Berawal dari Kesalahpahaman


Kapolri Nyatakan Insiden Tolikara Berawal dari Kesalahpahaman

Senin, 20 Juli 2015 | 20:26 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, saat konferensi pers seusai mengikuti upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa insiden kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), dipicu oleh kesalahpahaman. Polisi tengah menelusuri sebab-sebab kesalahpahaman tersebut.
Badrodin menuturkan, pada 13 Juli 2015, Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Polisi Suroso mendapat surat edaran yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Isi surat itu menyatakan bahwa umat Islam di kabupaten itu tidak boleh melaksanakan aktivitas keagamaan di wilayah tersebut lantaran GIDI tengah mengadakan Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat internasional.
"Kapolres kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Ternyata, Presiden GIDI menyatakan surat itu tidak resmi karena tidak disetujui," ujar Badrodin di kantornya, Senin (20/7/2015).
Suroso kemudian berkoordinasi dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbow. Ia memberitahukan bahwa surat itu tak berlaku. Usman pun bertanya kepada panitia acara GIDI perihal surat itu. Kepada Bupati, panitia mengaku telah mendapatkan pemberitahuan pembatalan surat tersebut.
Mengetahui surat tersebut dibatalkan, Usman dan Suroso menganggap persoalan itu sudah beres. Namun, nyatanya, kerusuhan justru terjadi ketika umat Islam di Kaburaga melakukan shalat Id pada Jumat pagi. Sekelompok orang mendatangi tempat shalat Id. Polisi berupaya menenangkan massa dan memberikan tembakan peringatan. Namun, massa tak menggubris hingga pembakaran terjadi pada rumah dan kios yang merembet ke mushala.
Badrodin mengatakan, temuan fakta menunjukkan bahwa Kapolres Tolikara tidak menerima surat pencabutan atau pembatalan surat sebelumnya dari panitia acara GIDI.
"Maka dari itu, yang kita selidiki sekarang itu, apa surat itu benar-benar dicabut dan dibatalkan atau panitianya itu hanya ngomongdoang bahwa surat dicabut, padahal tidak," kata dia.
Badrodin memastikan bahwa penyelidik di Papua telah mengantongi nama orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan polisi.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membenarkan bahwa polisi menerima surat edaran yang mengatasnamakan GIDI tersebut. Namun, Tedjo mengatakan bahwa panitia acara GIDI membantah telah mengeluarkan surat tersebut. (Baca: Menteri Tedjo Nyatakan Tak Ada Surat dari GIDI yang Melarang Shalat Id)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Laksono Hari Wiwoho

Ini Dia Permainan Intelijen Asing Di Tolikara Papua

Ini Dia Permainan Intelijen Asing Di Tolikara Papua



Sebuah analisa berbasis geopolitik dikatakan canggih dan "bergizi" ketika suguhan rekomnya, selain bisa membaca trend ancaman dan lingkungan yang berkembang, ia juga mampu mengendus penerapan geostrategi lawan (asing) yang sedang dijalankan terhadap negeri sendiri, kemudian membuat antisipasi-antisipasi/kontra demi Kepentingan Nasional RI (KENARI).
Dalam kajian geopolitik, tidak akan dibahas secara detail fakta yang berserak seperti ---dalam kasus Tolikara--- terbitnya surat dari persekutuan gereja injil (GIDI) sebelumnya, ataupun kelambatan aparat merespon situasi, atau masalah speker mesjid yang dijadikan 'kambing hitam' dsb. Itu data dan fakta semenjak dulu ada, nyata dan berada. Geopolitik cenderung mencermati pola-pola dan modus kolonialisme dari berbagai kejadian sebelumnya.
Terkait pro-kontra peristiwa di Tolikara, hal tersebut dapat dibaca bahwa ada pihak ketiga bermain (asing). Inilah "penumpang gelap" di atas fakta-fakta dimaksud.
Skenario yang diinginkan adalah konflik komunal antar-umat beragama di Papua. Itulah tebaran isue sebagai awal, atau langkah permulaan. Agenda lanjutan niscaya KONFLIK HORIZONTAL antara penganut kristen versus muslim yang bersifat meluas, dan ketika telah muncul kerusuhan sosial bermotif SARA maka akan dimunculkan stigma bahwa telah terjadi INTOLERANSI, atau maraknya tirani mayoritas di Papua, dan lain-lain.
Agenda berikut ialah hadirnya pasukan asing (baret biru/pasukan PBB) di Bumi Cendrawasih --- ini kerap terjadi di berbagai negara--- dimana ujungnya adalah REFERENDUM. 
Jika seperti ini skenarionya, maka akan lepaslah Papua dari Bumi Pertiwi jika umat muslim terbawa larut oleh 'skema asing' sedangkan hidden agenda (agenda tersembunyi) malah tak terpantau, yaitu mereka ingin secara total menguasai sumberdaya alam (SDA) dengan lepasnya Papua dari NKRI via referendum.
Pola-pola semacam ini pernah sukses di Timor Timur (Tim-Tim), sehingga akhirnya Tim-Tim pun lepas dari bingkai NKRI. History repeat itself. Sejarah berulang meski aktor dan kemasan berbeda. Apabila Tim-Tim dulu lepas akibat anak bangsa ini terlarut dalam isue HAM yang ditebarkan asing, akankah Papua juga bakalan lepas karena agenda intoleransi jika ("radikalisme") muslim marak serta berbondong menggempur Tolikara dan tempat-tempat lainnya?
Itu semua, tergantung bagaimana para tokoh agama, tokoh masyarakat, para elit, kaum intelektual, dll menyikapi secara cerdas dan bijak, bahwa insiden Tolikara adalah mainan cantik intelijen asing. Apakah kalian kira konflik lokal (Tolikara) itu berdiri tunggal sebagai fenomena sosial? Ingat! Dalam keadaan tertentu, "Konflik lokal merupakan bagian dari konflik global." Pertanyaannya sederhana, seandainya Papua cuma penghasil koteka dan akik paparaja, mungkinkah akan meletus insiden Tolikara? Sekali lagi, seandainya kemarin tak ditemukan potensi besar minyak di Celah Timor, akankah marak isue HAM di Tim-Tim dulu?
Waspadalah bangsaku! Indonesia kini dan (mungkin) kedepan, tengah dijadikan ajang proxy war (medan tempur) melalui peperangan non militer (asymmetric warfare) oleh para adidaya global dan aktor-aktor non negara yang menginginkan SDA negeri ini jatuh dalam genggam mereka via nir-militer, sementara sebagian anak bangsa ini justru tidak menyadari sebab cuma gaduh pada permainan-permainan di hilir persoalan bangsa.
Sungguh menyedihkan!
Penulis : M Arief Pranoto
See more at: http://www.piyunganonline.org/read/ini-dia-permainan-intelijen-asing-di-tolikara-papua.html

28 Januari 2015

Agya dan Ayla sudah bawaan irit dari pabrikan nya

Belajar Irit dimulai dari kaki kanan kita, jangan terlalu banyak gas terlalu dalam, gunakan rem sesedikit mungkin, rpm < 2500 dan utamakan eco lamp indikator nyala sesering mungkin, ayla atau agya mudah koq dapat ukuran 20kpl, walau actual ukuran kpl metode full to full dengan ban ukuran standar ada potongan 10%, artinya bacaan di display kelebihan 10%

Wah ,kalau kena HHO atau pure H2 bisa jadi berapa kpl nih mobil?